PENDIDIKAN – PENDIDIKAN Kamis, 17 Maret 2011 , 23:37:00  — Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) mengakui jika sumber daya manusia (SDM) atau tingkat kompetensi tenaga kependidikan sekolah berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tidak bermutu dan tidak profesional. Plt. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdiknas, Suyanto mengatakan, hal itu bisa dilihat dari banyaknya tenaga kependidikan yang mengajar di RSBI berasal dari lulusan perguruan tinggi (PT) yang tidak berakreditasi. “Seharusnya tenaga pendidik di RSBI berasal dari lulusan perguruan tinggi yang berakreditasi baik dan memiliki tingkat kualitas akademik yang cukup tinggi,” ungkap Suyanto di dalam konferensi pers kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan 2011 di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Kemdiknas, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Kamis (17/3). Mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini mengungkapkan kondisi ini diperparah ketidaksiapan PT menghasilkan lulus pascasarjana yang mengajar di RSBI. “Ya mau gimana lagi” namanya juga rintisan. Tentunya ini tidak mungkin sempurna. Maka dari itu, kita akan terus erupaya untuk dapat mencetak guru RSBI yang berkualitas,” tukasnya. Untuk meningkatkan mutu RSBI, Kemdiknas berjanji akan meningkatkan kualitas dan kompetentsi pengajar. Caranya, izin penambahan RSBI akan ditangguhkan sementara waktu sambil meninjau kembali guru-guru yang mengajar. “Kita belum pastikan kapan pengangguhan akan berakhir,” katanya. Untuk diketahui, persyaratan RSBI untuk melangkah menjadi SBI disyaratkan komposisi guru tingkat SD ialah 10 persen harus jenjang S2 dan S3, untuk SMP 20 persen dan SMA guru berstatus S2 dan S3-nya harus 30 persen dan pembelajaran juga harus bilingual serta manajemen sekolah juga harus berstandar ISO 9001:14000. Selain itu, Kepala sekolah minimal S2 dan mampu berbahasa asing aktif. Sekolah juga harus mendapatkan akreditasi A dari badan standar sekolah terpercaya, serta sarana dan prasarana juga harus lengkap dengan teknologi, informasi dan komunikasi. Dalam Permendiknas No 78 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SBI pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan harus ada sekolah bertaraf internasional di setiap provinsi setiap jenjang tingkat pendidikan mulai dari SD, SMP maupun SMA. Amanah Permendiknas sendiri hingga saat ini sudah terpenuhi dengan adanya 1350-an yang diklaim Kemdiknas cukup representatif di setiap provinsi.(cha/jpnn) RELATED NEWS

Jum’at, 18 Maret 2011 | 20:30 WIB

Protes soal program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta (10/6). TEMPO/ Seto Wardhana

TEMPO Interaktif, Jakarta – Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Jalal mengatakan pemerintah tidak mengharuskan sekolah berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional menggunakan Bahasa Inggris sebagai pengantar. Hal itu telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah tentang RSBI dan SBI (Sekolah Bertaraf Internasional).

“Tidak ada keharusan, di peraturan itu hanya disebutkan kata ‘dapat’ menggunakan Bahasa Inggris untuk mata pelajaran tertentu saja,” ujar Fasli ketika dihubungi, Jumat 18 Maret 2011.

Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik penerapan sekolah bertaraf internasional oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Hal yang dikritik adalah penggunaan Bahasa Inggris dalam kegiatan belajar mengajar. Orientasi belajar siswa, kata dia, harus ditekankan pada pemakaian Bahasa Indonesia yang baik secara lisan dan tulisan.

Fasli menambahkan, Peraturan Pemerintah itu justru mengharuskan sekolah untuk memakai Bahasa Indonesia dalam mata pelajaran seperti PPKN, Bahasa Indonesia dan Sejarah. Sementara mata pelajaran seperti IPA dan Matematika, “Dapat diberikan dalam
bahasa inggris,” ujarnya. “Itu juga kalau sekolahnya memiliki kompetensi untuk menghadirkan guru-gurunya.”

Ia menambahkan, program RSBI dan SBI dibutuhkan oleh Indonesia dan merupakan amanat dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Amanat itu lalu diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Dalam peraturan yang ada, setidaknya akan ada satu sekolah bertaraf internasional di tiap kabupaten dan kota.

Menurut Fasli, yang dicari pemerintah dalam program sekolah ini adalah tarafnya. Acuan taraf juga menjadi hak sekolah. Misalnya, sekolah dapat mengikuti acuan dari Universitas Cambridge, Inggris. “Kita serahkan ke mereka, yang jelas yang sekolah itu capai harus lebih dari standar nasional,” kata dia.

RIRIN AGUSTIA 

Posted: March 18, 2011 in Uncategorized

This slideshow requires JavaScript.

Orangtua Siswa Merasa Ditipu

Posted: March 18, 2011 in Uncategorized

Tribun Jambi – Jumat, 18 Maret 2011 08:14 WIB
Share |
rsbi.jpg
Surya Daily
Ilustrasi: Janji RSBI/SBI sebagai sekolah berkelas dunia, dengan segala sistem manajemen, mutu guru, sarana, infrastrukturnya, dan kriterianya tidak akan bisa dipenuhi.
MUARO JAMBI, TRIBUNJAMBI.COM – Ketidakjelasan status Sekolah Menengah Atas Bertaraf Internasional (SMA BI) Pondok Meja membuat para guru dan siswa resah.
Para orang tua siswa SMA BI Pondok Meja melalui komite sekolah mengaku merasa ditipu oleh pemerintah perihal status sekolah anak-anak mereka.
Wakil Ketua Komite SMA BI Pondok Meja A Gunawan menjelaskan bahwa status sekolah sudah sangat jelas, karena menurutnya sudah melalui kajian-kajian yang mendalam serta ada SK dari Kementerian Pendidikan Nasional, dan Peraturan Gubernur, tetapi sekarang tiba-tiba mau ditutup.
“Terus terang kami para orang tua merasa dibohongi, karena awal mula kami masuk ke sana kami itu diundang oleh pemda dengan undangan yang jelas, ditandatangani oleh Sekda Provinsi Jambi Bapak Firdaus,” katanya kepada Tribun Kamis (17/3).
Gunawan menambahkan para siswa yang masuk ke sana adalah anak-anak yang berprestasi dengan minimal nilai 7,5 mulai dari kelas 1 sampai kelas 3.
“Eh tahu-tahu sekarang oleh pemerintah mau ditutup, apa ini kami tidak dibohongi,” tegas Gunawan.
Gunawan menceritakan meskipun pada awalnya para orang tua kurang yakin dengan sekolah tersebut, tetapi diberi penjelasan mengenai sekolah tersebut. “Sekolah seperti ini, fasilitasnya seperti ini, gedungnya seperti ini, sekarang dengan serta merta mau ditutup tanpa kami diajak duduk bersama,” jelasnya.
Menurutnya komite juga sudah melayangkan surat ke dinas pendidikan, tetapi juga tidak pernah ditanggapi. “Bahkan kami mau bertemu dengan kepala dinas pendidikan saja dipersulit,” katanya.
Menurut Gunawan yang paling memprihatinkan adalah siswa akan di pindah ke SMA Titian Teras. “Dia (pembuat kebijakan) berarti sudah melanggar HAM,” ujarnya.
Gunawan berharap pemerintah memberikan keleluasaan kepada siswa untuk menentukan sekolah mana yang akan dituju, karena sebelum diterima di Pondok Meja, mereka sudah diterima di sekolah-sekolah favorit di Provinsi Jambi,” katanya.
Gunawan menegaskan, atas nama semua wali murid melalui komite sekolah akan melakukan upaya hukum, karena upaya-upaya yang telah mereka tempuh selama ini tidak pernah ada kejelasan.
“Kita saat ini telah menunjuk 12 pengacara untuk mengajukan gugatan secara perdata atau pun kalau ada secara pidana baik ke gubernur dan diknas,” katanya.
Kepala SMA BI Pondok Meja Hariyanto Miftha mengatakan, kondisi guru dan siswanya dalam keadaan kurang semangat.
Menurut Hariyanto siapapun orangnya jika dalam kondisi seperti itu, tidak bisa berbuat optimal. “Guru juga seperti itu, karena mereka merasa masa depannya tidak jelas, maka mereka menjadi tidak mempunyai motivasi kerja,” katanya, kepada Tribun Kamis (17/3) sore.
Begitu pula dengan siswa, menurutnya para siswa sekarang juga menjadi resah, semangat mereka turun. “Saya merasakan keresahan mereka,” ujarnya.
Saat disinggung mengenai penggabungan sekolahnya dengan SMA Titian Teras, Hariyanto mengaku pasrah. “Itu kewenangan gubernur, kewenangan pemerintah,” katanya.
Kalaupun nantinya harus digabung, menurutnya harus ada dasar hukum yang jelas, karena menurut Hariyanto dua sekolah tersebut memiliki kultur sendiri-sendiri.
“Ini bukan permasalahan memindahkan satu anak saja, tetapi memindahkan satu sekolah, jadi ini bukan perkara yang gampang, tidak segampang memindahkan barang,” katanya.
Sementara itu, tidak ada rencana kunjungan ke sekolah yang pembangunannya menelan dana Rp 67 miliar ini saat Menteri Pendidikan Nasional M Nuh melakukan lawatan ke Provinsi Jambi, Sabtu (19/3).
Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menyebutkan dalam protokoler tidak tercantum agenda kunjungan atau pembahasan perihal sekolah tersebut.
“Kebetulan tidak ada agenda menteri ke sekolah Pondok Meja, juga pembahasan sekolah,” ujar Badmiril Amri MPd Kepala Bidang Pendidikan Menengah Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di kantornya, Kamis (17/3).
Lawatan yang dilakukan Mendiknas, dikatakan Badmiril tujuan utamanya peletakan batu pertama Perguruan Tinggi Al Azhar, kunjungan ke SMPN 7, pertemuan dengan guru-guru serta kepala sekolah. Selain itu pejabat pusat ini akan melakukan kunjungan juga ke beberapa kabupaten, yaitu Merangin, Tebo, Bungo.
Kegiatan belajar mengajar di sekolah Pondok Meja, dikatakan Badmiril masih berjalan seperti biasa. Tidak ada hambatan KBM walaupun bangunan yang ada masih separuh jadi.
Disdik provinsi pun telah membuat langkah evaluasi, sebuah tim diturunkan untuk mengevaluasi eksistensi sekolah tersebut. “Tim masih bekerja, sejauh ini belum ada finalisasi laporan ke dinas,” ujarnya.
Batas waktu tim evaluasi ini bekerja sampai Maret 2011. Di awal bulan berikutnya hasil penilaian tim tersebut akan dibahas di tingkatan dinas sebelum akhirnya dibuat sebuah rekomendasi ke Gubernur Jambi Hasan Basri Agus. (wjk/sud)

Penulis : wahyu
Editor : deddy

Tribun Jambi – Sabtu, 1 Januari 2011 09:38 WIB
Share |
Berita Terkait

JAMBI, TRIBUNJAMBI.COM – Komite SMAN Berstandar Internasional (BI) Pondok Meja Jambi tetap menolak opsi yang diajukan Pemprov Jambi yakni anak didik dipindah ke SMA Titian Teras. Alasannya, SMAN BI Pondok Meja berdiri didasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional sehingga tidak begitu saja ditutup.
Anggota Komite SMAN BI Pondok Meja, Gunawan saat ke redaksi Tribun, Jumat (31/12) mengatakan, komite siap berangkat ke Jakarta menyerahkan SK Mendiknas tentang pendirian sekolah, termasuk mengadukan persoalan yang mengimpit sekolah tempat anak mereka belajar.
“Kami menyekolahkan anak ke sekolah ini atas undangan Sekdaprov Jambi yang ditempel di SMP-SMP. Untuk masuk sekolah ini susah, harus bersaing dengan 1.050 calon siswa dan melewati lima tahapan ujian. Kok mau ditutup begitu saja,” kata Gunawan.
Dulu, saat hendak didirikan, kata dia, sekolah ini akan bergandengan dengan New Zealand dan bahkan Harvard University sehingga orangtua berbondong-bondong menyekolahkan anaknya. Jika pemerintah menutup begitu saja, jelas ini tak ada tanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukan dulu.
“Cobalah bijaksana. Pak Gubernur bersedia bertemu dengan orangtua siswa membahas ini. Kalau memang membebani anggaran, mari kita bahas bersama. Kita cari opsi selain ditutup dan siswa-siswanya dipindahkan,” kata dia.
Gunawan mengakui, semua biaya operasional sekolah ditanggung oleh pemerintah. Dan dia mengaku tak pernah mengeluarkan dana sepeser pun. Untuk itu, jika pemerintah merasa keberatan menanggung biaya, maka hal itu bisa dibahas dan dicarikan solusinya, bukan dipindah begitu saja.
“Apakah biaya makan ditanggung orangtua, atau bagaimana,” katanya. Ya, selama ini siswa-siswa SMA tersebut tinggal di asrama sekolah.
Seperti diwartakan, Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) mengatakan, opsi solusi proses KBM dialihkan ke SMA Titian Teras bukan bermaksud untuk merugikan masyarakat. Hal ini dilakukan, karena opsi tersebut dinilai baik untuk siswa dan wali siswa.
Sementara mengenai keadaan infrastruktur, sarana, hingga tenaga guru di SMA RSBI Pondok Meja masih belum memadai untuk KBM yang ideal. “Kami tidak mungkin merugikan masyarakat,” tegas Gubernur kepada para wartawan, Kamis (30/12).
Gubernur juga mengatakan, ia telah mencoba untuk mengintegrasikan pandangan dengan siswa dan wali siswa. Hal itu dilakukan dengan mengumpulkan siswa-siswi SMA RSBI Pondok Meja di SMA Titian Teras. Menurutnya, SMA Titian Teras merupakan sekolah yang cocok dan sesuai untuk siswa-siswi RSBI yang unggul.

Penulis : ribut
Editor : ribut

status sma bi disoal

Posted: March 12, 2011 in Uncategorized

Metro Jambi
Ditulis oleh ROLIS MS, Telanaipura
Rabu, 20 Oktober 2010 17:40
23 Oktober Ditentukan

Meski proses belajar mengajar telah berlangsung selama empat bulan, ternyata sekolah menengah atas negeri bertaraf internasional (SMA-BI), statusnya hingga kini belum jelas. Itu diungkap anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi saat inspeksi mendadak (sidak), kemarin (19/10).
Status bertaraf internasional yang saat ini disandang sekolah yang berlokasi di Paal 10, baru sekadar nama, dan tidak menyatakan status sebenarnya. Karena, hingga kini tidak ada pernyataan tertulis dari Kementerian Pendidikan RI yang menyatakan sekolah tersebut sudah bertaraf internasional.

“Itu kan hanya nama, seperti layaknya nama perusahaan, tapi tidak menyatakan status sekolah,” kata Aswan Zahari, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi.

Komisi IV DPRD sendiri akan membahas mengenai status tersebut bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Diperkirakan pada 23 Oktober nanti, status tersebut akan segera dikeluarkan. Status untuk sekolah tersebut nanti masih berupa persiapan menuju RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional).

Ditanya apakah itu berarti Dinas Pendidikan Provinsi (Disdik) melakukan penipuan bagi siswa yang masuk sekolah tersebut, menurut Aswan, itu bukan penipuan. Nyatanya, sekolah tersebut merupakan sekolah yang modern dan memiliki fasilitas setara dengan sekolah bertaraf internasional. “Kita juga sedang menuju ke arah sana,” ungkap Aswan.

Melihat kondisi sekolah dan juga siswa yang belajar di sekolah tersebut, menurut Aswan, semua potensi yang ada mendukung untuk menjadi SBI. Hanya saja, masih membutuhkan proses menuju ke SBI. Sehingga, guna menetukan status, tinggal menunggu masukan dari orang tua siswa.

Hal senada juga diungkap Kepala Disdik Provinsi Jambi Idham Kholid. Menurut Idham, status untuk SMAN-BI masih belum sekolah bertaraf internasional sebenarnya. “Itu memang hanya nama, mengenai status akan segera kita bahas secepatnya,” ujarnya, kepada Jambi Independent.

Kondisi sekolah hingga saat ini masih banyak kekurangan. Yang lebih parah, meskipun telah memiliki siswa, ternyata sekolah ini tidak dialiri air. Tiap hari, pihak sekolah terpaksa mengangkut air pakai mobil.

Di beberapa sisi bangunan SMAN-BI, sudah ada yang mengalami kerusakan. Seperti dek sekolah yang jebol dan kamar mandi yang tidak terawat. Lantai keramik kelas juga ada yang rusak dan kotor. Sementara, hingga saat ini proses pembangunan di bagian depan dan belakang terus berlanjut.

Meskipun pembangunan SMA ini Pemprov Jambi telah mengucurkan dana sebesar Rp 45 miliar, bahkan pada tahun ini dianggarkan lagi senilai Rp 27 miliar namun yang disetujui hanya Rp 2 miliar, namun belum tahu kapan selesainya.

Sehingga, melihat kondisi tersebut, Iskandar, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi menyatakan, untuk menghentikan proyek pengerjaan sekolah tersebut. Sedangkan untuk siswanya, menurutnya, bisa dialihkan ke sekolah lain, misalnya ke SMA Titian Teras jika nantinya proyek pengerjaan sekolah tersebut dihentikan. “Proyek pengerjaan sekolah ini diberhentikan saja,” ujarnya, dengan nada tinggi.

Guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut pun, masih ada yang merupakan lulusan sarjana. Padahal, untuk sekolah bertaraf internasional, guru-guru yang mengajar harus sudah meluluskan pendidikan S-2. Mereka hanya mendapatkan pendidikan tentang SBI di New Zealand saja.

Saat ini, SMA-BI ini telah memiliki 94 orang siswa yang dibagi menjadi empat kelompok belajar atau kelas. Siswa tersebut merupakan siswa berprestasi yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Selama bersekolah di SMA-BI ini, kehidupan mereka dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

Sementara itu, menyikapi adanya sekolah-sekolah di Kota Jambi yang memiliki kelas RSBI, menurut Iskandar itu tidak jelas. Kalau kelas tersebut merupakan kelas unggul maka bisa dimaklumi. “Karena status RSBI itu hanya dikeluarkan oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah provinsi,” ujarnya.

Namun, berbeda yang diungkap oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Perguruan Tinggi (Dikmenti) Disdik Provinsi Jambi Badmiril Amri, Disdik Provinsi Jambi membina sekolah-sekolah yang memiliki kelas RSBI. Seperti juga SMAN 1 dan SMAN 3, statusnya tidak akan dirubah, hanya dialih ke provinsi. “Mereka akan dibina oleh Dinas Pendidikan Provinsi tidak oleh pusat lagi, dan statusnya tetap RSBI,” ujarnya

Untuk diketahui, sebelumnya, beberapa sekolah di Kota Jambi memiliki kelas yang dinyatakan sebagai kelas RSBI. Seperti yang terdapat di SMAN 4 Kota Jambi dan SMAN 5 Kota Jambi. Pada masing-masing sekolah itu memiliki dua kelas RSBI di setiap tingkatan. Siswa yang belajar di kelas merupakan siswa yang memiliki prestasi tinggi.

Berbeda dengan kelas reguler lain, biaya di kelas RSBI lebih tinggi. Biaya BP3 saja bisa mencapai Rp 60 ribu hingga Rp 65 ribu per bulan. Namun fasilitasnya berbeda dibanding kelas lain.

Besar biaya siswa yang masuk kelas tersebut, menurut Kabid Dikmenti Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, memang diserahkan kepada sekolah masing-masing. Tapi tetap lewat koordinasi komite dan persetujuan orang tua siswa.

Terpisah, kepala SMAN 4 Kota Jambi Sugiono menyatakan, di sekolahnya terdapat kelas RSBI sebanyak dua kelas. Masing-masing diisi 20 siswa. “Cara belajar mereka sudah bilingual dan diajarkan oleh guru-guru yang berpengalaman,” ungkapnya.

Keberadaan kelas tersebut juga atas persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Sehingga, dibuatlah kelas-kelas tersebut dengan tujuan, sebagai persiapan menuju rintisan sekolah bertaraf internasional dengan pembinaan pusat, bukan provinsi lagi.(*)

SBI jambi dipastikan di tutup

Posted: March 12, 2011 in Uncategorized

Bakal Dijadikan Diklat, Siswa Dipindah ke Titian Teras

(Dikutip dari metro jambi “RSBI Pondok Meja dipastikan tutup”)

SMAN BI Pondok Meja ditutup dan akan diganti sebagai tempat DiklatSMAN BI Pondok Meja ditutup dan akan diganti sebagai tempat Diklat

JAMBI – Ketidakjelasan status Sekolah Menengah Atas Negeri Berstandar Internasional (SMAN BI) yang dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi di Desa Pondok Meja, Muarojambi akhirnya terjawab sudah. Sekolah ini dipastikan ditutup dan bukan merupakan sekolah RSBI seperti yang ditentukan Menteri Pendidikan.
‘’Sekolah di Pondok Meja itu bukan RSBI. Penetapan status RSBI itu dari Menteri namun untuk sekolah itu kan belum pernah ada penetapannya,” ujar Handayani, Anggota Komisi IV kepada wartawan, kemarin.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil kesepakatan dengan Dinas Pendidikan telah diambil kesimpulan bahwa sekolah yang berlokasi di Pondok Meja Muarojambi ini belum mempunyai keputusan dan status RSBI. ‘’Keputusan ini sudah final,’’ ungkapnya.

Sementara soal pembangunannya, sudah dipastikan tidak akan dilanjutkan lagi. Pasalnya anggaran yang ada di APBD 2011 untuk pembangunan sekolah ini sudah dicoret. ‘’Yang ada hanya dana operasional,’’ katanya.

Ditanya lebih jauh mengenai untuk apa dan bagaimana peruntukan gedung ini, Handayani enggan berkomentar lebih lanjut. Dengan alasan Ketua Komisi IV lebih mengetahui.

Anehnya ketika dihubungi kemarin, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Drs H Idham Kholid justru enggan membicarakan hal ini lagi. Ia mengatakan untuk sementara waktu dirinya tidak ingin membahas masalah ini. Karena dirinya diminta para orang tua wali murid untuk tidak memberikan komentar terkait persoalan SMAN BI ini.

‘’Saya no comment lah. Saya sudah diminta orang tua wali murid untuk tidak membicarakan hal ini lagi, karena dianggap meresahkan siswa,’’ sebutnya via ponsel singkat. Namun sebelumnya Idham Kholid pernah mengatakan, pihaknya memang sudah mempunyai kesepakatan dengan Komisi IV DPRD untuk tidak melanjutkan pembangunan gedung SMAN BI ini.

‘’Kita sudah sepakat untuk tidak melanjutkan pembangunan gedung ini. Hanya perbaikan infrastrukturnya saja, seperti jalan dan fasilitasnya. Ini saja tidak dianggarkan lagi,’’ katanya. Ia juga memastikan gedung yang telah menelan dana senilai Rp 43 miliar ini akan dialih fungsikan menjadi gedung serbaguna.

‘’Nanti akan dirubah menjadi gedung Diklat,’’ katanya. Ia juga sudah memastikan akan memindahkan 90 siswa SMAN BI Pondok Meja ke SMA Titian Teras. Bahkan pihaknya sudah berbicara langsung dengan pihak SMA Titian Teras.

‘’Tahun ajaran baru, 90 anak di SMAN BI itu akan dipindahkan ke Titian Teras. Sementara pihak SMA Titian Teras sudah memastikan akan menerima anak-anak itu di empat lokal yang kita minta,’’ katanya. Caranya, lanjut Idham, pihak SMA Titian Teras akan mengurangi jumlah penerimaan siswa di tahun ajaran nanti.

Jika biasanya SMA Titian Teras menerima enam lokal, maka tahun ajaran baru nanti mereka hanya menerima dua lokal saja. Sementara empat lokal berikut asramanya disiapkan untuk siswa SMAN BI.

Setelah ditelusuri, bahkan dalam anggaran 2011, juga anggaran penerimaan siswa baru untuk SMAN BI ini sudah dihapuskan. Artinya tahun depan sekolah ini sudah tidak terima siswa lagi.

Sementara dalam tiga tahun ke depan 90 siswa SMAN BI tetap dibiayai pemerintah. Dalam satu tahunnya satu orang anak mendapatkan Rp 60 juta untuk biaya sekolah dari pemerintah. Artinya dalam tiga tahun sekitar Rp 24 miliar APBD akan tersedot untuk biaya anak-anak ini.

‘’Untuk 90 orang itu, kita anggarkan sekitar Rp 6 miliar pertahunnya. Satu orang sekitar Rp 60 jutaan,’’ kata Idham. Namun anehnya ketika dihubungi kemarin, Idham Kholid justru enggan membicarakan hal ini lagi. Ia mengatakan untuk sementara waktu dirinya tidak ingin membahas masalah ini, karena dirinya diminta para orang tua wali murid untuk tidak memberikan komentar terkait persoalan SMAN BI ini. (cr1)
by : Adytia TT